POLRES SIMALUNGUN ADAKAN MEDIASI KASUS PENCURIAN KAYU DAN PENGRUSAKAN DI HUTAN SIPISO-PISO POLRES SIMALUNGUN ADAKAN MEDIASI KASUS PENCURIAN KAYU DAN PENGRUSAKAN DI HUTAN SIPISO-PISO
polressimalungun-Sebagai bentuk pelayanan, perlindungan dan pengayoman Polri terhadap masyarakat yang tidak semata-mata hanya mengedepankan hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan, Polres Simalungun menggelar mediasi terkait... POLRES SIMALUNGUN ADAKAN MEDIASI KASUS PENCURIAN KAYU DAN PENGRUSAKAN DI HUTAN SIPISO-PISO

polressimalungun-Sebagai bentuk pelayanan, perlindungan dan pengayoman Polri terhadap masyarakat yang tidak semata-mata hanya mengedepankan hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan, Polres Simalungun menggelar mediasi terkait Tindak Pidana pencurian kayu dan pengerusakan di Juma Toru Simpang Bage Nagori Sinar Naga Mariah Kecamatan Pamatang Silimakuta Kabupaten Simalungun, yang dilaporkan pada13 Juni 2017, sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol.: LP/ 118/ VI/ 2017, tanggal 13 Juni 2017.

 

Kegiatan mediasi dipimpin langsung Kapolres Simalungun AKBP MARUDUT LIBERTY PANJAITAN, S.IK, MH dan dihadiri Kasat Intelkam Polres Simalungun AKP R. SIHOTANG, Kasat Reskrim Polres Simalungun AKP DAMOS C. ARITONANG, S.IK, Kasi PM dan PP BPN Simalungun IRMA DIANA, Kasubsi Sengketa Konflik Pertanahan SYAMSINAR PASRIBU, Staf UPT Dinas Kehutanan HOTMAN SINAGA dan TIGOR SIAHAAN. Turut hadir korban pencurian JEKSON SINAGA, serta perwakilan masyarakat Simpang Bage yakni WALMAN GIRSANG dan PIUN USDA GIRSANG. Senin (8/8-2017).

 

Kapolres Simalungun, selaku pimpinan rapat mempersilahkan kepada masing-masing perwakilan masyarakat Simpang Bage untuk mengajukan pertanyaan maupun pernyataan terkait permasalahan tersebut, namun harus didasari dengan bukti-bukti akurat serta memiliki dasar Hukum.

 

Perwakilan masyarakat Simpang Bage menyatakan adanya dugaan kejanggalan atas penerbitan 8 Sertikat Hak Milik (SHM) di kawasan Hutan Sipiso piso Nagori Sinar Naga Mariah Kecamatan Pematang Silimakuta Kabupaten Simalungun. Yakni SHM Nomor 30 Tanggal 8 September 2015 atas nama Posman Girsang, SHM Nomor  31 Tanggal 8 September 2015  (Posman Girsang), SHM Nomor 32 Tanggal 8 September 2015 (Saridin Girsang) dan SHM Nomor 33 Tanggal 8 September 2015 (Janner Girsang).

 

Selanjutnya SHM Nomor 34 Tanggal 8 September 2015 atas nama Saridin Girsang, SHM Nomor 35 Tanggal 8 September 2015 (Janner Girsang), SHM Nomor 36 Tanggal 8 September 2015 (Juni Sardiman Girsang dan SHM Nomor 37 Tanggal 8 September 2015 (Jekson Girsang).

 

Terkait hal itu, IRMA DIANA membenarkan BPN Simalungun ada menerbitkan 8 SHM di lahan Sipiso-Piso, dimana BPN Simalungun menerbitkan SHM tersebut sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku sesuai aturan, termasuk salah satunya rekomendasi dari Dinas Kehutanan (Dishut) Simalungun.

 

TIGOR SIAHAAN selaku staf  UPT Dinas Kehutanan wilayah II Siantar menegaskan, bahwa lahan Sipiso-Piso bukan kawasan hutan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan RI Nomor 579. “Perubahan kawasan tersebut sudah disosialisasikan kepada Pangulu dan masyarakat di Simalungun,” ungkap TIGOR.

 

JORDIANUS GIRSANG Dkk yang mewakili masyarakat Simpang Bage telah melakukan gugatan atas penerbitan 8 SHM tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dan berdasarkan putusan dari PTUN Medan Nomor : 133/ G / LH / 2016/ PTUN MDN tanggal 13 Maret 2017 yang menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima.

 

Sebelumnya, dugaan kejanggalan dalam penerbitan 8 SHM di kawasan Gunung Sipiso-Piso telah dilaporkan warga ke Polda Sumatera Utara (Poldasu) dan saat ini masih dalam proses penyidikan oleh Direktorat Reskrimum Polda Sumut.

 

Kapolres menghimbau kepada warga Simpang Bage maupun pemilik lahan untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan apapun di lahan itu serta memerintahkan kepada Kasat Reskrim Polres Simalungun untuk menghentikan sementara proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dan Pengerusakan tersebut, menunggu hasil proses Penyidikan dari Dit Reskrimum Poldasu.

 

Kesimpulan dari pertemuan tersebut itu yakni agar semua pihak yang bertikai dapat menahan diri dan tidak melakukan aktivitas apapun di lahan itu sembari menunggu proses penyidikan oleh Dit Reskrimum Poldasu.

 

***humas/bagops/simal***

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *