PERSONIL POLRES SIMALUNGUN PENGAMANAN AKSI UNJUK RASA DARI MASYARAKAT BUNTU BAYU KEC. HATONDUHAN KAB. SIMALUNGUN KE PKS PT. SAWITA JAYA SEJAHTERA PERSONIL POLRES SIMALUNGUN PENGAMANAN AKSI UNJUK RASA DARI MASYARAKAT BUNTU BAYU KEC. HATONDUHAN KAB. SIMALUNGUN KE PKS PT. SAWITA JAYA SEJAHTERA
Polressimalungun. Personil Polres Simalungun melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa. Senin, 16-04-2018 sekira pkl 10.00 WIB, dari Masyarakat Buntu Bayu Kec. Hatonduhan Kab. Simalungun dengan... PERSONIL POLRES SIMALUNGUN PENGAMANAN AKSI UNJUK RASA DARI MASYARAKAT BUNTU BAYU KEC. HATONDUHAN KAB. SIMALUNGUN KE PKS PT. SAWITA JAYA SEJAHTERA

Polressimalungun. Personil Polres Simalungun melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa. Senin, 16-04-2018 sekira pkl 10.00 WIB, dari Masyarakat Buntu Bayu Kec. Hatonduhan Kab. Simalungun dengan jumlah 80 orang tiba di depan kantor Camat Hatonduhan. Kemudian didepan kantor Camat dilakukan orasi oleh PAHALA SIHOMBING, MANGANAR SINAGA, TONI SIDABUTAR dan LIMSOM SIDABUTAR.

Pengunjuk rasa menyataan sikapnya yaitu kepada Camat Hatonduhan “ kami masyarakat yang terdiskriminasi mempertanyakan kapabilitasnya terkait masalah pemberian Rekomendasi kepada PT. Sawita Jaya Sejahtera sementara tanah yang dimiliki perusahaan ini masih jelas tanah sengketa sebagaimana Berita Acara pada hari Rabu 23 Maret 2006, apakah Camat Hatonduhan telah menerima suap sehingga dapat memberikan rekomendasi pada PT. SJS ? Tanya pengunjuk rasa.“

Kemudian massa kembali menyatakan sikapnya kepada Pangulu Buntu Bayu “ kami juga mempertanyakan kewenangan / kekuasaannya untuk memfasilitasi Rekomendasi kepada Camat, sementara dari awal sudah mengetahui bahwa kawasan Tanah Kawasan yang dimiliki PT. SJS adalah masih dalam sengketa, kami warga yang terdiskriminasi sangat keberatan karena oknum Pangulu telah memberikan Prioritas kepada PT. SJS sementara kepada warga yang berhak yang belum menerima haknya tidak memperdulikan warganya.

Sehingga kemudian Camat Hatonduhan MARYAMAN SAMOSIR, SH menyampaikan hasil Rapat gabungan Komisi I dan III DPRD Kab. Simalungun tgl.19 Maret 2018 didepan massa pengunjuk rasa, dan mengatakan akan melakukan rapat dengar pendapat kembali bersama dgn Asisten I Sekretariat Kab. Simalungun, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kakan Pertanahan Kab. Simalungun, Kasat Pol PP, Kepala Bappeda Kab. Simalungun, Camat Hatonduhan dgn Menghadirkan Pangulu, Sekdes Nagori Buntu Bayu, Mantan Pangulu JANNUAR SINAGA, Panitia Pengembalian Lahan Exs.HTI Buntu Bayu APEL SITORUS, TUNGGUL TAMPUBOLON dan LIKSABUANA SINAGA dengan mengambil kesimpulan “ agar Panitia Ex. HTI Buntu Bayu melakukan pendataan masyarakat yang melakukan penggarapan tanah dan lokasi tanah yang digarap tsb serta menyiapkan data masyarakat yang tdk mendapat SKT sesuai dgn nomor patok pengundian berkaitan dgn laham Ex. HTI Nagori Buntu Bayu dalam waktu 14 hari, agar Sat.Pol PP dapat menertibkan pembangunan PKS PT. Sawita Jaya Sejahtera sampai dengan proses perizinan ttg PKS tsb diterbitkan oleh pemerintah Kab. Simalungun dapat memenuhi syarat-syarat yang berkaitan atas pendirian PKS tsb.

Adapun nama-nama yang belum mendapatkan hak atas tanah lahan Ex.HTI antara lain : PAHALA SIHOMBING, LIMSON SIDABUTAR, SARIAMAN SINAGA, WALIATER SITORUS, SUNARDI SIMANJUNTAK, KODIMAH SINAGA, dan SITI SILALAHI agar diutamakan untuk mendapatkan persilnya.

Camat Hatonduhan juga menambahkan rapat gabungan Komisi I dan III bersama pihak-pihak yang ada kaitannya dgn masalah tsb diatas akan dilanjutkan kembali setelah daftar nama-nama dan data lokasi yang berhak mendapatkan tanah sesuai dgn SKT Buntu Bayu sampai kpd DPRD Kab. Simalungun.

Setelah mendengarkan jawaban dari Camat Hatonduhan, massa pengunjuk rasa meninggalkan kantor Camat Hatonduhan dan melanjutkan aksinya ke PKS PT. Sawita Jaya Sejahtera (SJS). Kemudian Pkl.11. 00 WIB, massa pengunjuk rasa tiba didepan gerbang masuk PT. Sawita Jaya Sejahtera (SJS) dan lgsg melakukan orasi dgn membacakan pernyataan sikap masyarakat Buntu Bayu yang berhak atas tanah Pelepasan Menteri Kehutanan RI, sesuai SK MENHUT Nomor 53 Tahun 2005, meminta kpd Penegak Hukum agar segera mengusut Pendistribusian Tanah Seluas 340.70 HA dengan mengorasikan 17 fakta-fakta yang akan diselidiki nantinya.

Massa pengunjuk rasa tdk diterima oleh pihak PKS PT. SJS, namun massa pengunjuk rasa disambut oleh mantan Pangulu an. JANUAR SINAGA didampingin Pangulu Buntu Bayu an. LUMUNTAR SARAGI, SE didepan gerbang masuk PKS PT. SJS dan menyampaikan kpd massa pengunjuk rasa bahwa Lahan PKS PT. Sawita Jaya Sejahtera seluas 15 HA dibeli dari masyarakat yang sudah memiliki SKT dari pembagian lahan Ex.HTI dan mengatakan bahwa massa pengunjuk rasa salah sasaran berorasi di PKS PT. SJS.

Menurut aturan keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.53/Menhut-II/ 2005 ttg pelepasan sebahagian kawasan Hutan seluas 340,70 HA, terletak di Kawasan Hutan Buntu Turuanan Kab. Simalungun Propinsi Sumut, utk hak atas tanah an. Masyarakat dusun I desa Buntu Turunan Kec. Hatonduhan Kab. Simalungun Propinsi Sumut tdk ada didalamnya menerangkan peruntukan lahan ex.HTI digunakan utk perkebunan dan pertanian.

Aksi unjuk rasa dari masyarakat Buntu Bayu Kec. Hatonduhan sesuai dgn STTP nomor : STTP / 20 / IV / 2018 / Intelkam tgl.12 April 2018 dgn Korlap an. RUSLAN PURBA dan MANGANAR SINAGA membubarkan diri pada pkl. 14.00 WIB dengan diamankan sekitar 50 personil Polres Simalungun dibantu Personil Polsek Tanah Jawa situasi aman dan terkendali.

***humas/bagops/simal***

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *