MAKLUMAT KAPOLRES SIMALUNGUN TENTANG KEAMANAN DAN GAKKUM DALAM PELAKSANAAN PILGUBSU 2018 MAKLUMAT KAPOLRES SIMALUNGUN TENTANG KEAMANAN DAN GAKKUM DALAM PELAKSANAAN PILGUBSU 2018
polressimalungun. Kapolres Simalungun AKBP M. liberty Panjaitan, S.I.K.,MH. mengeluarkan Maklumat tentang menciptakan keamanan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilgubsu 2018 yang akan... MAKLUMAT KAPOLRES SIMALUNGUN TENTANG KEAMANAN DAN GAKKUM DALAM PELAKSANAAN PILGUBSU 2018

polressimalungun. Kapolres Simalungun AKBP M. liberty Panjaitan, S.I.K.,MH. mengeluarkan Maklumat tentang menciptakan keamanan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilgubsu 2018 yang akan diselengarakan serentak pada tanggal 27 Juni 2018.

Tahun 2018 ini tahun politik di Sumatera Utara, karena ada beberapa pemilihan kepala daerah ( pilkada kabupaten dan kota, serta Pemilihan Gubernur Sumatera Utara). Dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan pilkada tahun 2018 di wilayah hukum Polres Simalungun.

Kapolres Simalungun menerbitkan Maklumat Kepala Kepolisian Resor Simalungun Nomor : Mak/01/VI/2018/Polres Simalungun,tanggal 20 Juni 2018 tentang menciptakan keamanan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilgubsu tahun 2018.

Berikut ini isi Maklumat Kapolres Simalungun AKBP M. Liberty Panjaitan, S.I.K.,M.H.,tentang menciptakan keamanan dan penegakan hukum dalam pilgubsu 2018.

1. Pemungutan suara adalah hak setiap warga negara untuk memilih pilihannya tanpa adanya pengaruh pihak lain, intimidasi fisik dan non fisik, rayuan serta janji-janji dari pihak manapun dengan cara melanggar hukum oleh karenanya kebebasan tersebut dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

2. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, maka setiap orang atau kelompok masyarakat yang berada diwilayah hukum Polres Simalungun dilarang untuk mengganggu kepentingan umum, merusak fasilitas umum, melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan, melakukan provokasi, perbuatan anarkis, menebarkan kebencian, permusuhan dan konflik berlatar belakang SARA, terhadap pelaku dapat diancam pidana penjara (Pasal 406, Pasal 407, Pasal 170 KUHPidana serta UU lainnya).

3. Pada setiap tempat pemungutan suara (TPS) atau jalan menuju tempat TPS dilarang adanya aktivitas orang atau kelompok masyarakat yang mengatasnamakan perorangan atau organisasi masyarakat tertentu melakukan tindakan yang menimbulkan persepsi sebagai ancaman / intimidasi baik secara fisik maupun non fisik sehingga menimbulkan ketakutan bagi masyarakat yang ingin menggunakan hak pilihnya, maka terhadap pelaku dapat diancam dengan pidana sesuai UU yang berlaku.

Polres Simalungun akan melakukan tindakan Kepolisian secara tegas dan terukur bilamana terjadi pelanggaran hukum dan menggangu ketertiban umum, dimulai dari peringatan, pembubaran, sampai penindakan terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.

< Demikian maklumat ini untuk dipatuhi dan dimengerti oleh semua pihak agar terwujudnya keamanan, ketertiban masyarakat serta Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang tercinta. ***humas/bagops/simal***

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *